Yusril: Jika Kembali Ke UU Yang Lama, Pemilu 2019 Tak Konstitusional

Yusril: Jika Kembali Ke UU Yang Lama, Pemilu 2019 Tak Konstitusional

SHARE

Publik-News.com – Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra memperntanyakan sikap pemerintah dan beberapa fraksi di DPR yang masih mempertahankan  presidential threshold atau ambang hingga 20-25 persen.

Menurutnya, dalam pemilu serentak 2019 tidak perlu ada ambang batas. Karena dalam pemilu serentak, kata Yusril sesuatu hal yang tidak mungkin menghitung ambang batas.

“PBB menganggap tidak relevan membicarakan mengenai presidential threshold pada saat dilaksanakan pemilu serentak,” kata Yusril, Kamis 22 Juni 2017.

“Yang ditakutkan partai besar kalau tidak ada presidential threshold dalam pemilu serentak mendatang suaranya bisa drop. Partai kecil justru bisa naik,” imbuhnya

Yusril melanjutkan, dengan pemilu serentak, masyarakat memilih calon presiden dan partai. Bila masyarakat memilih presiden populer, namun tidak diusung partai besar, maka suara partai besar akan menurun. Bila calon presiden populer didukung partai kecil dan menang, maka partai kecil akan naik kelas ke papan atas.

“Apa sih angka 20-25 persen? Kalau dibilang supaya presiden memperoleh dukungan parlemen. Kalau yang dukung 20 persen, tapi 80 persen enggak dukung ngapain juga, enggak ada gunanya juga kan,” katanya.

Yusril menanggap apabila pembahasan RUU Pemilu alot dan pemerintah mengusulkan untuk dikembalikan ke UU yang lama, maka pemilu serentak nantinya  inkonstitusional.

“Kalau kembali ke undang-undang lama, pemilu serentak nanti inkonstitusional, karena melanggar putusan MK,” tuturnya.(Fq)

 

 

 

SHARE
Comment