Yusril Sambut Baik Tawaran Habib Rizieq Bentuk Forum Rekonsiliasi dengan Pemerintah

Yusril Sambut Baik Tawaran Habib Rizieq Bentuk Forum Rekonsiliasi dengan Pemerintah

SHARE

Publik-News.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB), Yusril Ihza Mahendra menyambut baik tawaran Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab agar dirinya membentuk forum rekonsiliasi antara GNPF MUI dengan Pemerintah. Menurut Yusril, dengan adanya forum rekonsiliasi antara GNPF MUI, Habib Rizieq dan sejumlah tokoh ulama yang lain, serta para aktivis yang dituduh makar sangatlah penting untuk memperkuat kesatuan dan persatuan Bangsa.

“Saya disini berkeyakinan bahwa para tokoh itu semuanya beritikad baik untuk memajukan umat, bangsa dan Negara. Bahwa mereka sering berbeda pendapat dengan Pemerintah adalah merupakan sesuatu yang wajar dalam berdemokrasi,” ujar Yusril di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (21/6/2017).

Sebaliknya juga, kata Yusril, pemerintah kini sedang menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Untuk menyelesaikan tantangan itu, lanjut dia, pemerintah memerlukan stabilitas sosial dan politik, keamanan yang kondusif serta dukungan dari seluruh komponen bangsa. Energi Pemerintah harus difokuskan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan pembangunan bangsa seluruhnya, sehingga beban-beban lain di bidang politik mestinya bisa dikurangi.

“Saya mengenal baik Habib Rizieq dan sejumlah ulama/muballigh dan aktivis yang sekarang ini sedang menghadapi berbagai permasalahan hukum. Terhadap permasalahan ini, saya berpendapat bahwa Pemerintah seyogianya bersikap bijak dan mengedepankan dialog serta langkah persuasif, dan menghindari langkah-langkah yang agresif seperti penegakan hukum yang potensial menuai kontroversi terhadap mereka,” tukasnya.

Untuk itulah, Yusril menegaskan bahwa pemerintah perlu melakukan pendekatan baru yang lebih simpatik dengan merangkul tokoh-tokoh ulama dan aktivis yang berada di luar Pemerintah. Dengan demikian, tidak perlu ada suasana tegang, apalagi timbul anggapan Pemerintah melakukan “kriminalisasi” terhadap ulama dan aktivis. Pakar Hukum Tata Negara ini berkeyakinan, Presiden Jokowi tidak mungkin akan mempunyai pikiran untuk mengkriminalkan ulama dan aktivis. Karena itu merupakan mispersepsi dalam penegakan hukum ini,” ujarnya.

“Saya akan berada di tengah, Insyaallah hubungan pribadi saya dengan para ulama/muballigh dan tokoh-tokoh aktivis, begitu juga hubungan saya dengan tokoh-tokoh kunci baik di Pemerintahan maupun di badan legislatif dan yudikatif sangatlah baik. Kini semuanya tergantung Pemerintah. Saya siap mengajukan formula rekonsiliasi yang lnsya Allah dapat diterima kedua pihak demi kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam formula rekonsiliasi yang ada dalam pikiran saya, saya berkewajibannya untuk menjaga harkat dan martabat semua pihak. Saya tidak ingin ada salah satu pihak yang merasa berada di atas angin dan pihak lain merasa terusik harkat dan martabatnya,” katanya.
“Hakikat rekonsiliasi ini adalah ukhuwwah dan persaudaraan. Tidak ada yang menang atau kalah, karena yang dikedepankan adalah kepentingan umat, bangsa dan negara yang kita cintai bersarunsama. Karena itulah akan sangat baik jika Pemerintah merespon positif gagasan rekonsiliasi ini. apalagi sekarang kita berada di penghujung bulan suci Ramadhan dan sebentar lagi akan memasuki bulan Syawal dimana kita saling maaf-memaafkan,” tutup Yusril. (PN)

SHARE
Comment