Yusril Sebut Pasal Penodaan Agama Juga Berlaku di Negara Komunis

Yusril Sebut Pasal Penodaan Agama Juga Berlaku di Negara Komunis

SHARE

dePublik-News.com – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menganggap aneh dengan adanya desakan untuk menghapus pasal penodaan agama. Sebab, pasal itu juga berlaku di negara sekuler.

“Misalnya di Perancis, seorang wali kota dituntut ke pengadilan dengan dakwaan penodaan ajaran agama. Di Rusia dan di China juga begitu, padahal mereka negara Komunis,” ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/5/2017).

Yusril menilai pasal penodaan agama Indonesia harus tetap ada. Karena dalam Pasal 29 UUD 45 dengan tegas menyatakan bahwa negara kita berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Karena itu, agama mendapat kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita,” paparnya.

Bahkan, dalam pembukaan UUD 45 jelas menyatakan kemerdekaan bangsa dan negara kita ini terjadi berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa

Yusril mengatakan pasal penodaan agama tidak hanya berada pada pasal 156 dan 156a KUHP, melainkan juga tertera di pasal 2 UU Nomor 1 PNPS 1965 tentang Larangan Peyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

“Pasal 156a KUHP yang baru-baru ini digunakan hakim untuk menghukum Ahok adalah berasal dari UU Nomor 1 PNPS tahun 1965 itu,” pungkasnya. (Fq)

 

SHARE
Comment